Siaran Pers  
                             
            Laporan DNPI -  Arah Green Growth Indonesia  
                             
       Jakarta (6 September 2010) – Hari ini Dewan Nasional Perubahan Iklim 
       mengumumkan beberapa hasil penelitiannya yang menunjukkan bagaimana 
       Indonesia dapat terus membangun perekonomiannya dan mencapai target 
       pengurangan gas rumah kaca (GRK). Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi 
       GRK sebesar  26% dari kondisi business as usual pada tahun 2020. 
        
       “Kita membutuhkan kajian komprehensif tentang emisi GRK di Indonesia. Pemerintah 
       Indonesia tahun lalu menetapkan target yang jelas untuk pembangunan ekonomi 
       berkelanjutan dan pengurangan emisi GRK, dan sekarang  sudah dimiliki gambaran 
       bagaimana mengintegrasikan pembangunan ekonomi yang kuat dengan mengurangi emisi,” 
       kata Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar.  
        
       Kajian DNPI telah dikembangkan selama 18 bulan dan melibatkan lebih dari 150 peserta 
       dari instansi pemerintah, swasta dan LSM dalam pertemuan dan lokakarya sektoral.  
       Penelitian  ini menunjukkan beragam aksi pengurangan emisi yang  mungkin dilakukan 
       Indonesia baik dengan teknologi yang ada saat ini  maupun yang akan dikembangkan di 
       masa depan. Penelitian, yang menganalisis emisi gas rumah kaca (GRK) saat ini dan 
       potensi pengurangannya di delapan sektor, mengestimasikan emisi GRK di Indonesia pada 
       tahun 2005 yang mencapai 2,1 Giga ton (Gt). Sejalan dengan berlangsungnya 
       pembangunan ekonomi di Indonesia, emisi GRK secara total diperkirakan meningkat hingga 
       3,2 Gt pada tahun 2030 tanpa adanya perubahan dalam hal bagaimana emisi dari 
       kedelapan sektor tersebut dikelola. Kedelapan sektor yang diteliti adalah  gambut, 
       kehutanan, pertanian, energi, transportasi, minyak dan gas, semen dan bangunan. 
        
                                               1 
        
       Lahan gambut dan kehutanan merupakan kontributor emisi GRK terbesar di Indonesia. 
       Emisi dari lahan gambut yang kaya karbon memberikan sumbangan 41% dari total emisi 
       Indonesia (pada 2005) sementara sektor kehutanan berkisar 37% dari total emisi. Inisiatif 
       utama untuk mengurangi emisi dari sektor-sektor ini adalah dengan memperlambat 
       deforestasi dan dekomposisi lahan gambut, pengelolaan hutan yang lebih baik, 
       pengurangan pembebasan lahan melalui pembakaran, dan pemanfaatan lahan yang 
       terdegradasi untuk pertanian. 
        
       “Sekarang sudah diketahui  dimana kita bisa membuat pengurangan emisi gas GRK  
       terbesar dan berapa biayanya, sehingga kita tidak lagi membahas hal ini secara abstrak. 
       Salah satu capaian paling penting dari penelitian ini adalah mengklarifikasi dan 
       mengkuantifikasi pentingnya tata guna lahan, dan alih guna lahan dalam peta emisi 
       Indonesia saat ini. Ini merupakan hal yang tidak kita ketahui sebelumnya,” kata Agus 
       Purnomo, Kepala Sekretariat DNPI.  
        
       Indonesia memberikan kontribusi lebih kurang 5 persen dari total emisi GRK global. 
       Penelitian DNPI menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi mengurangi emisi GRKnya 
       sampai 2,3 Gt pada 2030, atau setara dengan pengurangan 46% dari kondisi pada tahun 
       2005. Jumlah pengurangan emisi itu setara dengan 7% dari total pengurangan emisi GRK 
       secara global yang diperlukan untuk mencegah pemanasan suhu global sebesar lebih dari 2 
       derajat celsius, sesuai Panel antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) di PBB. Ada 
       banyak peluang untuk mengurangi emisi lebih lanjut, tetapi pengurangan emisi yang 
       sedemikian signifikan memerlukan investasi besar dan oleh karena itu memerlukan 
       dukungan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan common but 
       differentiated responsibilities . Sementara beberapa negara telah membuat komitmen 
       substansial, masih dijumpai banyak perbedaan di komunitas internasional dalam 
       mendukung prinsip-prinsip ini.  
         
       Strategi Green Growth 
       Bersamaan dengan pengembangan penelitian tentang mitigasi GRK,  DNPI juga bekerja 
       sama dengan sejumlah pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengembangkan strategi 
       green growth . Tiga provinsi, masing-masing Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
       Timur, menjalin kerjasama dengan DNPI untuk mengidentifikasi peluang-peluang green 
       growth  guna  mendorong kegiatan ekonomi serta mengurangi emisi karbon.   
        
                                               2 
        
       “Di negara berkembang seperti Indonesia masyarakat tidak akan memilih untuk mengurangi 
       emisi GRK jika hal itu berarti memperlambat pertumbuhan ekonomi. Strategi kami tidak 
       memerlukan pilihan itu. Kami menemukan bahwa pembangunan ekonomi dan pengurangan 
       GRK dapat saling mendukung.  Alur pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan 
       membutuhkan perubahan paradigma, namun dalam jangka panjang hal itu akan 
       meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Rachmat Witoelar, Ketua Harian 
       DNPI. 
        
       Profil emisi GRK Indonesia unik karena didominasi oleh emisi dari sektor kehutanan dan 
       lahan gambut dan pemanfaatan lahan yang lebih efisien dapat meningkatkan manfaat 
       ekonomi sekaligus mengurangi emisi GRK. Menghentikan pembakaran  sebagai cara  
       membersihkan   lahan, meningkatkan praktek penebangan sehingga mengurangi kayu 
       gelondongan yang terbuang, reforestasi lahan terdegradasi dengan praktek-praktek 
       penebangan yang tidak berkelanjutan, rehabilitasi lahan gambut yang sudah dibuka adalah 
       beberapa contoh inisiatif utama mitigasi GRK dalam strategi green growth.  Strategi ini 
       menganut prinsip bahwa manfaat ekonomi jangka panjang jauh melampaui manfaat yang 
       diperoleh  dari aktivitas yang menghasilkan emisi GRK yang tinggi dan tidak berkelanjutan. 
       Misalnya, Kalimantan Timur dapat meningkatkan pertumbuhan GDP dari kondisi business 
       as usual sebesar 3% menjadi 5% per tahun tanpa meningkatkan emisi dengan berpindah ke 
       aktivitas bernilai tambah lebih tinggi dan mempromosikan sektor-sektor dengan emisi karbon 
       yang lebih rendah.  
         
       “Di area bekas proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (ex Mega Rice Project), kami telah 
       membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi emisi dengan meninggikan permukaan air 
       dan mencegah kebakaran. Inisiatif seperti ini telah mengurangi emisi GRK secara signifikan 
       untuk beberapa tahun mendatang,” kata Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. 
        
       Indonesia merupakan satu-satunya negara besar berkembang yang berkomitmen 
       mengurangi emisi GRK. Untuk dapat mewujudkan perannya yang sangat vital dalam 
       memerangi perubahan iklim global, komunitas internasional telah memberikan dukungan 
       pada Indonesia. Langkah penting pertama yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 adalah 
       dibentuknya Kemitraan REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, dimana Norwegia 
       menawarkan bantuan senilai 1 milyar Dolar AS untuk program-program pendukung REDD+ 
       sebagai respon atas pengurangan emisi karbon yang terverifikasi. Kemitraan ini akan 
       menyalurkan modal  tambahan untuk berbagai jenis investasi, termasuk program-program 
       pembiayaan mikro untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, 
                                               3 
        
       pinjaman murah untuk para petani plasma agar dapat meningkatkan hasil pertaniannya, dan 
       insentif bagi petani kelapa sawit untuk menggunakan lahan terdegradasi untuk perkebunan 
       baru.  
        
       “Mengurangi emisi GRK merupakan usaha kompleks dan pendanaan  perlu disalurkan ke 
       bidang-bidang yang menghasilkan menfaat terbesar. Strategi  green growth  didasarkan 
       pada prinsip ini dan merekomendasikan langkah-langkah praktis yang siap untuk 
       dilaksanakan. Strategi ini merepresentasikan peta jalan pembangunan baru yang 
       merekonsialisasikan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi GRK secara 
       signifikan,” kata Agus Purnomo, Kepala Sekretariat DNPI. 
        
       Langkah-langkah ini memposisikan Indonesia dengan baik untuk memanfaatkan komitmen 
       negara maju sebesar 30 milyar dolar AS untuk fast-start funds yang disampaikan pada 
       Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP-15) di Kopenhagen pada bulan Desember 
       2009 dan akan mempercepat investasi untuk pembangunan hijau di Indonesia. 
        
       Sekilas Tentang DNPI 
       Pada bulan Juli 2008, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 
       mengeluarkan Keppres No. 46/2008, untuk pendirian  Dewan Nasional Perubahan Iklim 
       (DNPI). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Agus Purnomo di 
       agus.purnomo@dnpi.go.id / 0811999462 atau Amanda Katili amanda.katili@dnpi.go.id / 
       0811972143. 
        
        
                                               4