Word DOC | Diposting 13 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
264x Tipe DOC Ukuran file 0.19 MB Source: kkn.lppm.uns.ac.id
BERIKUT DAFTAR NAMA PIMPINAN DI LINGKUNGAN LPPM
1. Ketua LPPM UNS : Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.
2. Sekretaris LPPM : Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T, M.T.
(Selaku Pejabat Pembuat Komitmen)
3. Kepala UP KKN : Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S.
4. Sekretaris UP KKN : Budi Siswanto, S.Pd.,M.Ars
1
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
DI MASA PANDEMI COVID 19
TAHUN ANGGARAN 2020
B. PENDAHULUAN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur
pelaksana Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas mengkoordinasikan,
memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pusat – Pusat Studi dan Unit Kuliah Kerja Nyata di Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas, Jurusan, Bagian, Kelompok, dan
Perorangan, mengusahakan pengendalian dalam hal penggunaan sumber daya, serta
mengusahakan pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Berkaitan dengan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Sebelas Maret Surakarta diatas, hal tersebut didalamnya berhubungan dengan
pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi
termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang secara umum tahapan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui untuk didanai meliputi pengusulan,
seleksi, pelaksanaan dan pelaporan.
Mengenai pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mewajibkan
adanya laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat, juga
perlunya dibuat laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat. Guna menjamin
ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan perlu disusun laporan
pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara benar.
Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti
standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum dan menurut Undang-
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan
perwujudan dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional,
terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan
2
terkait mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan
Belanja Negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor
SE-1/AG/2020 Tentang Penjelasan standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Work
From Home ( WFH ).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusunnya buku panduan
penyusunan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kuliah kerja nyata yang dapat
memberi petunjuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan
kegiatan yang telah dilaksanakan.
C. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ
1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun oleh Koordinator kelompok atas
persetujuan Dosen Pembimbing Lapangan ( DPL ) sesuai dengan
Rekapitulasi Realisasi Pengeluaran / Rencana Penggunaan Anggaran (RAB) yang telah
dibuat dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
2. Warna cover biru UNS menyesuaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata .
3. Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat urutan
bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan kelompok biaya/belanja kemudian diurutkan
sesuai tanggal pengeluaran (lihat Lampiran I);
4. Bukti Pengeluaran dibuat dengan perincian sebagai berikut :
a. Arsip LPPM dalam bentuk asli.
b. Arsip Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata
dalam bentuk softfile dan bisa diunduh pada laman UPKKN.
5. Bukti Kuitansi dan nota pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan tanggal
pembelian, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke KKN LPPM-UNS .
6. Pada masa pandemi Covid 19 untuk pembelian pulsa (untuk koordinasi) di perbolehkan
dan bisa d SPJ kan apa bila memenuhi kelengkapan sebagai berikut: 1. bukti pembelian
pulsa ( bisa nota pembelian atau elektronik bayar) 2. bukti penerimaan pulsa. Maksimal
penggunaan anggaran pulsa Rp. 100.000,00.
7. Pemberian honor pembicara mak 30% dari total dana penerimaan . Pemberian honor
3
yang diberikan kepada penerima sudah di potong pajak. Dengan kelengkapan kwitansi
panjang, foto copy NPWP bila ada, daftar terima honor ( lampiran II ) , dan daftar hadir
( lampiran IV )
8. Syarat untuk kegiatan dengan pembicara diantaranya sbb:
a. Surat permohonan menjadi pembicara atau narasumber dari UNS
b. undangan webinar ke peserta dapat dalam bentuk link flyer on line
c. Materi Pembicara
d. daftar hadir daring ( tangkapan layar)
e. Kuitansi tanda terima honor/format dari web KKN (mahasiswa KKN
boleh kirim pdf kuwitansinya-print di tempat pembicara-tanda tangan
pembicara scan/scan camera yg bagus-kirim balik ke pemohon/mahasiswa
KKN).
D. BIAYA MATERAI
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai sebagaimana yang telah diatur
dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk Ukuran dan
Warna Benda Materai. Berkaitan dengan dokumen yang dikenakan tarif Bea
Materai untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai
berikut :
a. nominal sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Materai.
b. nominal diatas Rp 250.000,- sampai Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai
3.000,-
E. KEWAJIBAN PAJAK
1. Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui
pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara
Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium pelaksanaan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
Tanda Terima Honor dan/atau Bukti Transfer
4
no reviews yet
Please Login to review.
