jagomart
digital resources
picture1_Kebijakan Ppt 64913 | Pengaturan Dan Kebijakan Pembangunan


 169x       Tipe PPTX       Ukuran file 0.06 MB       Source: www.unpad.ac.id


File: Kebijakan Ppt 64913 | Pengaturan Dan Kebijakan Pembangunan
mashap unpad bina mulia hukum dan lingkungan hidup pembangunan berkelanjutan sustainable development hukum sebagai sarana pembangunan gbhn 1978 fungsi hukum direktif dan korektif hukum berdiri di depan sebagai stimulan perubahan ...

icon picture PPTX Power Point PPTX | Diposting 26 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
  Mashap UNPAD 
   •Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup 
   •Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
   development) 
   •Hukum Sebagai Sarana Pembangunan 
   (GBHN 1978) 
   •Fungsi hukum: Direktif dan korektif,   
   •Hukum berdiri di depan sebagai stimulan 
   perubahan. 
  Hukum Sebagai Arahan Kebijakan 
  •Arahan investasi (GBHN/Repelita, 
   RPJP/M)
  •Arahan Lokasi (Rencana Tata Ruang)
  •Arahan Biaya dan Perioritas 
   Pembangunan (APBN/APBD) 
  •Arahan Perilaku birokrasi (clean 
   birocracy) dan masyarakat (civil socieaty). 
    
  Konsekuensi “Negara Pengurus”
  •Welfare state atau workfare state
  •Pemerintah sebagai personifikasi negara 
   bertanggung jawab memajukan 
   kesejahteraan umum.
  •Negara berkewajiban menghormati, 
   melindungi, dan memenuhi hak-hak 
   warganegara.
  •Hak atas pembangunan (right to 
   development)
   Kewajiban Pemerintah 
   •Mengatur 
   •Mengurus 
   •Mengadakan 
   •Mengelola
   •Pemerintah diberi “wewenang”
   •Dalam wewenang melekat “kebijakan”
  Realitas Pembangunan
   •Pembangunan relatif mandeg (kecuali 
    pemukiman mewah)
   •Di lingkungan Pemerintah Pusat terjadi 
    Pemborosan anggaran (tidak efisien) 
    ▫Lihat Instruksi Presiden dan dukungan 
     Ketua DPR
   •Di lingkunggan Pemda, APBD tidak 
    digunakan untuk pembangunan, tapi 
    mengendap di Bank
    ▫Lihat Instruksi Presiden tgl 19 Juli 2016
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Mashap unpad bina mulia hukum dan lingkungan hidup pembangunan berkelanjutan sustainable development sebagai sarana gbhn fungsi direktif korektif berdiri di depan stimulan perubahan arahan kebijakan investasi repelita rpjp m lokasi rencana tata ruang biaya perioritas apbn apbd perilaku birokrasi clean birocracy masyarakat civil socieaty konsekuensi negara pengurus welfare state atau workfare pemerintah personifikasi bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum berkewajiban menghormati melindungi memenuhi hak warganegara atas right to kewajiban mengatur mengurus mengadakan mengelola diberi wewenang dalam melekat realitas relatif mandeg kecuali pemukiman mewah pusat terjadi pemborosan anggaran tidak efisien lihat instruksi presiden dukungan ketua dpr lingkunggan pemda digunakan untuk tapi mengendap bank tgl juli...

no reviews yet
Please Login to review.